Kwik: Permintaan utang Menkeu ke AS memalukan

SURABAYA: Pengamat ekonomi Kwik Kian Gie menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mempermalukan bangsa Indonesia dengan mengajukan permohonan utang yang disampaikan melalui Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton saat melawat ke Indonesia, pekan lalu.


Menkeu Sri Mulyani (kiri) dinilai mempermalukan Indonesia di mata Amerika Serikat.

"Semua tahu AS sedang mengalami keterpurukan ekonomi, bahkan mendapatkan pinjaman dari China sebesar US$1 triliun dan dari beberapa negara lain. Kok malah Menkeu minta pinjaman. Ini kan lucu dan memalukan," ujarnya seusai menghadiri Seminar tentang 'Kondisi Politik dan Ekonomi Indonesia Dewasa Ini' di Imperial Bollroom Pakuwon Golf and Family Club Surabaya, Sabtu (21/2).

Kwik mengatakan bahwa permintaan pinjaman kepada AS tersebut tidak seharusnya dikatakan Menkeu, karena justru memperlihatkan kebodohan pemerintah Indonesia. "Kalaupun ada yang mengatakan Hillary merespons positif, itu bukan berarti AS akan memberikan pinjamannya."

Pada kesempatan tersebut, Kwik yang mantan Menteri Koordinator Ekonomi pada 1999 - 2000 itu juga mengkritisi devisa Indonesia yang diperoleh dengan jalan yang hina, yaitu melalui ekspor Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

“Memang devisa negara dari TKI dan TKW di luar negeri sangat besar, yaitu sekitar US$14 miliar, tetapi ini diperoleh dengan jalan yang sangat menyakitkan hati,” kecamnya.

Dia beralasan, banyak diantara tenaga kerja tersebut yang diperlakukan tidak semestinya di sana. Bahkan tidak sedikit yang disiksa dan tidak dibayar oleh majikannya.

“Pemerintah mengatakan bahwa mereka adalah pahlawan devisa Indonesia. Saya katakan, jika ada pahlawan devisa, penghianat devisanya mana,” ujar fungsionaris Partai PDI-Perjuangan yang juga mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas pada 2001 - 2004 itu.

Sebab, menurut Kwik, separuh dari nilai devisa dari 'pahlawan devisa' tersebut hilang untuk membayar segelintir Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. (kb8)
Sumber: www.kabarbisnis.com
Lengkapnya »»»

Penyerapan dana PKBL BUMN besar tak efektif

JAKARTA: Menteri Megara BUMN Sofyan Djalil mengakui penyerapan dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dari perusahaan BUMN berskala besar tidak efektif karena banyak tak terserap.


UKM kembali berpeluang mendapat dana PKBL dari BUMN besar.

Meski demikian, Sofyan Djalil membantah tudingan sejumlah kalangan yang menilai pelaksanaan PKBL BUMN sejak 1989 tersebut tidak berjalan efektif karena banyak tak terserap.

"Cukup bagus, kecuali BUMN besar. Karena itu, Kementrian BUMN terus melakukan kajian perbaikan sistem dan mekanisme PKBL agar lebih efektif dan sesuai ketentuan," kata Sofyan Djalil di Jakarta, Rabu (18/2).

Mekanisme yang dimaksud menteri, kalau ada perusahaan yang tidak bisa menyalurkan dananya, nanti bisa melalui badan yang ditunjuk yaitu, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Bahana Artha Ventura.

PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan yang dilakukan BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba usaha. Sesuai ketentuan, jumlah penyisihan yang diperkenankan masing-masing maksimal 2% dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

Sementara itu, Kementrian Negara BUMN menargetkan penyaluran dana PKBL selama 2009 sebesar Rp1,6 triliun. Total dana PKBL yang sudah bergulir hingga awal tahun ini sekitar Rp6 triliun, mencakup sekitar 450.000 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Pada 2009, jumlah perusahaan yang menjadi mitra binaan BUMN diperkirakan bertambah sekitar 45.000 perusahaan. Sektor jasa seperti perdagangan masih mendominasi program kemitraan namun pada tahun-tahun mendatang akan ditingkatkan pada kemitraan industri," kata staf ahli Kementrian BUMN Bidang Pengembangan Investasi dan Kemitraan UKM Gumilang Hardjakoesoema di sela acara Gelar Karya PKBL BUMN 2009 di Jakarta, Rabu (18/2).

Kementrian Negara BUMN, katanya, berharap mitra binaan tidak hanya bisa menjual, tetapi bidang usahanya meningkat menjadi industri dalam skala besar, seperti industri kerajinan, keramik, komponen kendaraan bermotor yang banyak menyerap tenaga kerja. Selain memenuhi permintaan dalam negeri, mitra binaan tersebut juga didorong untuk bisa masuk pasar ekspor.

Gumilang mengakui, dari dana bergulir yang kini mencapai Rp6 triliun itu, kredit bermasalah (non perfoming loan/NPL) relatif kecil, sekitar 4%-5%. "Kementerian BUMN sifatnya hanya memberi dorongan kepada BUMN agar lebih giat melakukan kemitraan. Evaluasinya diserahkan pada BUMN yang bersangkutan." (kb2)
Sumber: www.kabarbisnis.com
Lengkapnya »»»

168 Institusi di dunia pelajari Bahasa Indonesia

MEDAN: Lebih dari 168 lembaga pendidikan formal maupun nonformal di beberapa negara kini memberikan pelajaran Bahasa Indonesia kepada anak didiknya. Bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia berpeluang menjadi bahasa internasional seperti halnya Bahasa Spanyol, Bahasa Inggris, Bahasa China maupun Bahasa Prancis.


Kian banyak lembaga pendidikan di luar negeri yang mempelajari Bahasa Indonesia.

"Pemberian mata pelajaran Bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan di beberapa negara di dunia itu membuka peluang emas untuk menjadi bahasa internasional," kata Kepala Balai Bahasa Medan (BBM) Amrin Saragih di Medan, Rabu (18/2).

Begitupun, kata dia, usaha menjadikan Bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional harus dimulai dari rakyat Indonesia dengan jalan lebih mencintai bahasanya sendiri dari pada bahasa asing.

"Ironisnya, kemurnian Bahasa Indonesia kini justru banyak dirusak masyarakat kita, terutama kalangan muda dengan banyak menggunakan bahasa campuran. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin bangsa yang juga banyak menggunakan bahasa campuran dalam forum resmi maupun tidak," katanya.

Sebenarnya, ujar dia, peluang Bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional pernah terbuka pada era 60-an ketika Indonesia memprakarsai terbentuknya perkumpulan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Saat itu anggota ASEAN seperti Malaysia, Singapura dan Brunei adalah negara-negara yang banyak masyarakatnya menggunakan Bahasa Melayu. Namun peluang itu hilang seiring makin bertambahnya anggota ASEAN yang masyarakatnya tidak menggunakan Bahasa Melayu seperti Vietnam, Myanmar, Laos.

Amrin Saragih mengatakan, sistem pendidikan Indonesia bahasa pengantar dalam sistem pemdidikan di negara ini adalah Bahasa Indonesia. Namun, sejumlah sekolah kini bahkan menyatakan diri mereka sebagai sekolah internasional dengan kebanggaan menggunakan bahasa asing, terutama Inggris, sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran.

Krisis dalam pemakaian Bahasa Indonesia dalam berbagai bidang ini menunjukkan bangsa Indonesia tengah mengalami krisis identitas. Karena itu, lembaganya segera menggelar seminar internasional dan pertemuan Masyarakat Linguistik Utara VII untuk menggalakkan kecintaan pada Bahasa Indonesia.

Seminar yang digelar 2-3 Maret di Medan itu akan ikuti tokoh-tokoh linguistik dari beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Brunai, dan Indonesia sebagai tuan rumah. "Sekitar 30 pemakalah dari luar negeri akan menyampaikan materinya dan 20 dari Indonesia. Mereka semua merupakan pakar-pakar di bidang Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia."

Ketua panitia seminar T Syafrina mengatakan, seminar tersebut bertujuan mencari formula atau rumusan dan strategi dalam menyikapi perkembangan Bahasa Indonesia sebagai alat pembangunan masyarakat dunia.

"Pemateri-pemateri berkelas internasional tersebut nantinya menyajikan makalah berupa analisis, kajian pustaka atau hasil penelitian dalam bidang linguistik dan kebahasaan,"katanya. (kb2)
Sumber: www.kabarbisnis.com
Lengkapnya »»»

Pengguna APBD – APBN wajib beli produk dalam negeri

JAKARTA: Menteri Perindustrian Fahmi Idris menegaskan semua komponen pemerintah, baik instansi maupun lembaga negara, yang menggunakan dana APBD maupun APBN kini diwajibkan membeli produk buatan dalam negeri.


Pengadaan perangkat kerja instansi pemerinth seperti laptop, kini wajib menggunakan produk lokal.

Menurut dia, definisi produk dalam negeri adalah semua produk yang dibuat di Indonesia dan menggunakan bahan baku lokal minimal 50%.

Bahkan misalnya pun mereknya di bawah lisensi brand ternama internasional selama dibuat di pabrik lokal dengan menggunakan bahan baku 80% dari dalam negeri, maka tetap dianggap sebagai produk lokal.

“Kewajiban menggunakan komponen atau produk lokal bagi kalangan pemerintah itu berlaku dalam segala hal. Misalnya, proyek pembangunan listrik 10.000 MW yang dilakukan PT PLN, maka komponen-komponen yang diperlukan dalam pembangunan tersebut wajib merupakan produk lokal,” kata Fahmi Idris setelah Rapat Kerja Departemen Perindustrian Tahun 2009 di Jakarta, Selasa malam (17/2).

Selain itu, katanya, peran dan kontribusi masyarakat menjadi tidak terelakan untuk mulai membiasakan diri menggunakan produk buatan lokal. "Peningkatan penggunaan produk dalam negeri itu sangat strategis. Jadi pendekatannya adalah masyarakat diimbau menggunakan produk lokal dan khusus aparat pemerintah wajib menggunakan produk domestik."

Dia menganjurkan masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri sebagai kontribusi ikut menggerakan sektor riil. Sebab, jika sektor riil nasional sampai tidak bergerak, maka dampaknya sangat fatal seperti terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, sehingga angka pengangguran meningkat.

"Harap dipahami bahwa situasi krisis seperti sekarang ini sektor riil membutuhkan dukungan masyarakat. Jadi kami menghimbau agar masyarakat menggunakan produk dalam negeri," demikian Fahmi Idris. (kb2)
Sumber: www.kabarbisnis.com
Lengkapnya »»»