Kwik: Permintaan utang Menkeu ke AS memalukan

SURABAYA: Pengamat ekonomi Kwik Kian Gie menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mempermalukan bangsa Indonesia dengan mengajukan permohonan utang yang disampaikan melalui Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton saat melawat ke Indonesia, pekan lalu.


Menkeu Sri Mulyani (kiri) dinilai mempermalukan Indonesia di mata Amerika Serikat.

"Semua tahu AS sedang mengalami keterpurukan ekonomi, bahkan mendapatkan pinjaman dari China sebesar US$1 triliun dan dari beberapa negara lain. Kok malah Menkeu minta pinjaman. Ini kan lucu dan memalukan," ujarnya seusai menghadiri Seminar tentang 'Kondisi Politik dan Ekonomi Indonesia Dewasa Ini' di Imperial Bollroom Pakuwon Golf and Family Club Surabaya, Sabtu (21/2).

Kwik mengatakan bahwa permintaan pinjaman kepada AS tersebut tidak seharusnya dikatakan Menkeu, karena justru memperlihatkan kebodohan pemerintah Indonesia. "Kalaupun ada yang mengatakan Hillary merespons positif, itu bukan berarti AS akan memberikan pinjamannya."

Pada kesempatan tersebut, Kwik yang mantan Menteri Koordinator Ekonomi pada 1999 - 2000 itu juga mengkritisi devisa Indonesia yang diperoleh dengan jalan yang hina, yaitu melalui ekspor Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

“Memang devisa negara dari TKI dan TKW di luar negeri sangat besar, yaitu sekitar US$14 miliar, tetapi ini diperoleh dengan jalan yang sangat menyakitkan hati,” kecamnya.

Dia beralasan, banyak diantara tenaga kerja tersebut yang diperlakukan tidak semestinya di sana. Bahkan tidak sedikit yang disiksa dan tidak dibayar oleh majikannya.

“Pemerintah mengatakan bahwa mereka adalah pahlawan devisa Indonesia. Saya katakan, jika ada pahlawan devisa, penghianat devisanya mana,” ujar fungsionaris Partai PDI-Perjuangan yang juga mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas pada 2001 - 2004 itu.

Sebab, menurut Kwik, separuh dari nilai devisa dari 'pahlawan devisa' tersebut hilang untuk membayar segelintir Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. (kb8)
Sumber: www.kabarbisnis.com
Lengkapnya »»»

Penyerapan dana PKBL BUMN besar tak efektif

JAKARTA: Menteri Megara BUMN Sofyan Djalil mengakui penyerapan dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dari perusahaan BUMN berskala besar tidak efektif karena banyak tak terserap.


UKM kembali berpeluang mendapat dana PKBL dari BUMN besar.

Meski demikian, Sofyan Djalil membantah tudingan sejumlah kalangan yang menilai pelaksanaan PKBL BUMN sejak 1989 tersebut tidak berjalan efektif karena banyak tak terserap.

"Cukup bagus, kecuali BUMN besar. Karena itu, Kementrian BUMN terus melakukan kajian perbaikan sistem dan mekanisme PKBL agar lebih efektif dan sesuai ketentuan," kata Sofyan Djalil di Jakarta, Rabu (18/2).

Mekanisme yang dimaksud menteri, kalau ada perusahaan yang tidak bisa menyalurkan dananya, nanti bisa melalui badan yang ditunjuk yaitu, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Bahana Artha Ventura.

PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan yang dilakukan BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba usaha. Sesuai ketentuan, jumlah penyisihan yang diperkenankan masing-masing maksimal 2% dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

Sementara itu, Kementrian Negara BUMN menargetkan penyaluran dana PKBL selama 2009 sebesar Rp1,6 triliun. Total dana PKBL yang sudah bergulir hingga awal tahun ini sekitar Rp6 triliun, mencakup sekitar 450.000 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Pada 2009, jumlah perusahaan yang menjadi mitra binaan BUMN diperkirakan bertambah sekitar 45.000 perusahaan. Sektor jasa seperti perdagangan masih mendominasi program kemitraan namun pada tahun-tahun mendatang akan ditingkatkan pada kemitraan industri," kata staf ahli Kementrian BUMN Bidang Pengembangan Investasi dan Kemitraan UKM Gumilang Hardjakoesoema di sela acara Gelar Karya PKBL BUMN 2009 di Jakarta, Rabu (18/2).

Kementrian Negara BUMN, katanya, berharap mitra binaan tidak hanya bisa menjual, tetapi bidang usahanya meningkat menjadi industri dalam skala besar, seperti industri kerajinan, keramik, komponen kendaraan bermotor yang banyak menyerap tenaga kerja. Selain memenuhi permintaan dalam negeri, mitra binaan tersebut juga didorong untuk bisa masuk pasar ekspor.

Gumilang mengakui, dari dana bergulir yang kini mencapai Rp6 triliun itu, kredit bermasalah (non perfoming loan/NPL) relatif kecil, sekitar 4%-5%. "Kementerian BUMN sifatnya hanya memberi dorongan kepada BUMN agar lebih giat melakukan kemitraan. Evaluasinya diserahkan pada BUMN yang bersangkutan." (kb2)
Sumber: www.kabarbisnis.com
Lengkapnya »»»